Usulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B agar Pemerintah Provinsi Lampung segera merancang dan memfasilitasi program Kartu Indonesia Pintar Daerah (KIPDa) mendapat sambutan positif dari kalangan kampus. Dukungan itu salah satunya datang dari Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Tanggamus, Riki Renaldo, M.TI.Perlengkapan sekolah
Riki menegaskan, program KIPDa sangat relevan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Lampung, terutama dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan visi pendidikan nasional, tetapi juga akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan di provinsi tersebut.
“Program ini perlu kita dorong bersama. KIPDa merupakan turunan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyasar siswa dari keluarga miskin dan rentan. STEBI Tanggamus siap mendukung implementasinya dengan menerima mahasiswa penerima KIPDa, bahkan jika skema pembayarannya ditunda, asalkan ada jaminan kuota dari pemerintah daerah. Kami siap mulai tahun akademik ini,” tegas Riki, Senin (30/9/2025).
Lebih jauh, Riki menilai kehadiran KIPDa akan menjadi motor penting dalam mewujudkan program ‘Satu Desa, Satu Sarjana’ yang selama ini digaungkan sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung.
“Meski anggaran mungkin belum tersedia tahun ini, Pemprov bisa menempuh mekanisme tunda bayar. STEBI Tanggamus tetap siap menerima mahasiswa baru penerima KIPDa tahun ini juga. Intinya, jangan sampai ada anak daerah yang gagal kuliah hanya karena faktor biaya,” pungkasnya.
Dengan dukungan dari kampus-kampus lokal, Aptisi Wilayah II-B berharap Pemprov Lampung dapat segera menindaklanjuti usulan ini agar program KIPDa benar-benar hadir sebagai solusi pendidikan yang berpihak pada masyarakat kecil